Jangan Omon-Omon ; Saatnya Tegas & Berani Melawan Tambang Ilegal

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Di tengah semangat nasional untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam, sebuah ironi justru mencuat dari perairan Sukadamai, Kabupaten Bangka Selatan.

Gaung komitmen menjaga aset negara dari praktik pertambangan ilegal kembali dipertanyakan. Bukan tanpa alasan, ratusan Tambang Inkonvensional (TI) jenis kapal selam diduga masih bebas beroperasi secara ilegal, bahkan di sekitar wilayah kerja Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah Tbk.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia adalah gambaran kompleks tentang benturan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, hingga tantangan besar dalam menjaga kekayaan negara.

Lebih dari itu, ini adalah ujian nyata bagi integritas dan keseriusan bangsa dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tambang inkonvensional jenis kapal selam dikenal sebagai metode ilegal yang canggih sekaligus berbahaya. Dengan memanfaatkan alat modifikasi, para penambang menyedot pasir timah dari dasar laut secara sembunyi-sembunyi.

Disebut “kapal selam” bukan tanpa alasan—operasinya sulit terdeteksi, bergerak dinamis, dan sering kali berpindah lokasi mengikuti aktivitas kapal resmi.

Dampaknya sangat terasa. KIP milik mitra PT Timah yang seharusnya menjadi ujung tombak produksi timah nasional justru terhambat. Aktivitas TI selam yang mengepung bahkan memasuki zona kerja KIP menciptakan gangguan serius, tidak hanya terhadap produktivitas, tetapi juga keselamatan kerja.

Seorang anak buah kapal (ABK) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kenyataan pahit di lapangan. Ia menyebut bahwa aktivitas TI selam seolah mengikuti ritme kerja kapal resmi. Ketika KIP berhenti beroperasi, TI selam menjauh. Namun begitu aktivitas dimulai kembali, mereka datang berbondong-bondong.

Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis bagi para pekerja. Mereka tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan akibat manuver kapal di tengah kerumunan TI selam, tetapi juga ancaman langsung dari para penambang ilegal.

Bahkan, insiden pengacungan senjata tajam seperti golok atau parang pernah terjadi. Ini bukan lagi sekadar konflik ekonomi, melainkan sudah menyentuh aspek keamanan dan keselamatan jiwa.

Di sisi lain, aparat penegak hukum sebenarnya tidak tinggal diam. Kasat Polairud Polres Bangka Selatan, Iptu Mulya Renaldi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya persuasif bersama PT Timah.

Himbauan telah diberikan, bahkan para penambang sempat dipanggil dan diminta membuat surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas ilegal.

Namun, pendekatan persuasif ini tampaknya belum cukup efektif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penambang masih mengabaikan peringatan tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan lunak masih relevan untuk menghadapi pelanggaran yang berulang dan terorganisir?

Tentu saja, menjaga kondusivitas menjelang hari besar seperti Idul Fitri menjadi pertimbangan penting. Operasi Ketupat yang tengah berlangsung menuntut stabilitas keamanan secara menyeluruh. Namun, di balik itu, ada urgensi yang tidak bisa diabaikan—perlindungan terhadap aset negara dan keselamatan pekerja.

Kita perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan laut secara masif. Sedimentasi, kerusakan ekosistem, hingga hilangnya habitat biota laut adalah konsekuensi nyata yang akan dirasakan dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, praktik ini menciptakan ketidakadilan. Perusahaan resmi yang beroperasi sesuai aturan justru dirugikan, sementara pelaku ilegal mendapatkan keuntungan tanpa beban regulasi. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan preseden buruk dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Namun, di balik kompleksitas ini, ada peluang besar untuk berbenah. Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadirkan solusi inovatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi pengawasan laut berbasis digital. Penggunaan drone, satelit, hingga sistem pelacakan real-time dapat menjadi alat efektif untuk mendeteksi aktivitas ilegal.

Selain itu, pendekatan sosial juga perlu diperkuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian penambang ilegal adalah masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada aktivitas tersebut.

Oleh karena itu, solusi harus mencakup alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, hingga akses ke pekerjaan formal dapat menjadi jalan keluar.

Di sinilah peran pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Kolaborasi harus dibangun secara nyata, bukan sekadar wacana. PT Timah sebagai BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjaga produksi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penegakan hukum tetap menjadi kunci. Ketegasan diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun, ketegasan ini harus dibarengi dengan keadilan dan transparansi. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara aktor besar di balik jaringan tambang ilegal justru luput dari jeratan hukum.

Kita juga perlu mendorong keterlibatan publik. Media memiliki peran strategis dalam mengawal isu ini. Pemberitaan yang konsisten dan objektif dapat menjadi tekanan moral bagi para pemangku kebijakan untuk bertindak lebih serius.

Di tingkat nasional, kasus ini seharusnya menjadi alarm. Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, kita bukan hanya kehilangan potensi ekonomi, tetapi juga merusak reputasi di mata internasional.

Lebih dari itu, ini adalah soal masa depan. Sumber daya alam adalah warisan bagi generasi mendatang. Apa yang terjadi hari ini akan menentukan bagaimana anak cucu kita menikmati kekayaan negeri ini.

Apakah mereka akan mewarisi laut yang rusak dan sumber daya yang habis, atau justru sistem yang adil dan berkelanjutan?

Narasi tentang menjaga aset negara tidak boleh berhenti pada slogan. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Komitmen harus diuji di lapangan, bukan hanya di ruang rapat. Ketika ratusan TI selam masih bebas beroperasi, maka ada yang perlu diperbaiki secara fundamental.

Kita membutuhkan keberanian—keberanian untuk bertindak tegas, keberanian untuk berinovasi, dan keberanian untuk mengakui bahwa pendekatan lama mungkin sudah tidak efektif. Perubahan tidak akan terjadi jika kita terus bertahan pada pola yang sama.

Harapan tetap ada. Dengan sinergi yang kuat, teknologi yang tepat, dan komitmen yang tulus, persoalan ini dapat diatasi. Sukadamai bisa menjadi contoh bagaimana Indonesia mampu bangkit dari praktik ilegal menuju pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Akhirnya, pertanyaan besar kembali kepada kita semua: apakah kita benar-benar serius menjaga aset negara, ataukah ini akan terus menjadi sekadar “omon-omon”? Jawabannya ada pada tindakan hari ini. Karena masa depan tidak ditentukan oleh kata-kata, melainkan oleh keberanian untuk bertindak. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |