Amih Tuti Buka Suara Soal MBG dan Dadan Hindayana

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani atau yang akrab disapa Amih Tuti akhirnya memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang berkembang menyusul munculnya persoalan hukum yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Dalam keterangannya usai menghadiri pembukaan Turnamen Tenis May Day AGN Cup 2026 di Kabupaten Kuningan, Sabtu (6/6/2026), Amih Tuti mengakui memiliki hubungan kekerabatan dengan Dadan Hindayana melalui keluarga suaminya.

Namun, ia menegaskan bahwa hubungan keluarga tersebut tidak memiliki kaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi Dadan maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang beredar di media sosial dan ruang publik mengenai keterkaitan sejumlah pejabat daerah dengan program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Amih Tuti menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan dirinya dengan persoalan hukum yang tengah berlangsung.

Menurutnya, setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing atas tindakan dan keputusan yang diambil.

“Itu saudara dari suami, dan namanya saudara ya tetap saudara. Tetapi itu urusan beliau-beliau, urusan masing-masing,” ujar Amih Tuti kepada awak media.

Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang setelah nama Dadan Hindayana menjadi sorotan publik.

Sebagai pejabat publik, Amih Tuti mengaku perlu memberikan klarifikasi agar tidak muncul persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis selama ini semata-mata didasarkan pada manfaat program tersebut bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kuningan.

Menurut Amih Tuti, program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik karena menyasar kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Oleh karena itu, dukungan yang diberikan selama ini merupakan bentuk komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan karena faktor kedekatan pribadi dengan pihak tertentu.

“Kemarin kami harus support karena programnya baik. Tetapi kalau sekarang beliau ada keterlibatan dalam persoalan hukum, itu beliau yang harus tanggung sendiri,” tegasnya.

Selain menanggapi isu kekerabatan, Amih Tuti juga membantah berbagai informasi yang menyebut dirinya mengelola hingga 19 dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan.

Ia menyebut informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Menurutnya, jumlah dapur yang berkaitan dengan dirinya hanya empat lokasi.

Keempat dapur tersebut berada di Rumah Dinas Cijoho, kawasan Pesona Alam, Wisma Asri, serta satu lokasi yang berada di kantor notaris.

“Saya punya empat dapur saja. Dapurnya di Rumdin Cijoho, Pesona Alam, Wisma Asri, sama di kantor notaris. Itu saja,” katanya.

Klarifikasi tersebut menjadi penting mengingat jumlah dapur MBG sering kali menjadi indikator kapasitas distribusi layanan kepada masyarakat.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap pengelolaan program, informasi yang tidak akurat berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Amih Tuti juga membantah tudingan mengenai adanya pihak lain yang menggunakan atau menitipkan namanya dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan dapur yang disebutkan telah berjalan sesuai mekanisme dan tidak melibatkan praktik yang dituduhkan sejumlah pihak.

“Tidak ada nama yang dititipkan ke saya. Jadi tidak usah banyak fitnah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan sebagai pengelola utama dapur, melainkan lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang menjembatani pelaku usaha lokal dengan mitra penyedia makanan.

Menurut Amih Tuti, salah satu tantangan dalam pelaksanaan program skala besar seperti MBG adalah memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok program.

Karena itu, ia berupaya menghubungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berbagai mitra penyedia makanan agar produk-produk lokal dapat terserap secara optimal.

“Kalau ada pisang atau produk UMKM, saya sampaikan ke mitra-mitra. Kalau ada roti juga saya bantu komunikasikan supaya bisa bekerja sama. Saya hanya menjembatani,” ujarnya.

Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi daerah yang selama ini didorong pemerintah.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program sosial pemerintah tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima bantuan, tetapi juga membuka peluang pasar bagi produk-produk masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Kuningan, keterlibatan UMKM memiliki arti strategis karena sektor usaha kecil menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Program yang mampu menciptakan permintaan terhadap produk lokal berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Amih Tuti juga menyoroti informasi mengenai adanya sejumlah dapur MBG yang mengalami kendala operasional akibat keterlambatan pencairan anggaran.

Meski mengakui adanya persoalan tersebut, ia berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu.

Menurutnya, para mitra pelaksana perlu mencari solusi sementara agar distribusi makanan kepada penerima manfaat tetap berlangsung hingga persoalan administratif dapat diselesaikan.

“Mungkin sekarang ada keterlambatan karena ada persoalan di atas. Tinggal dibantu dulu oleh para mitra. Jangan sampai berhenti,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya keberlanjutan layanan dalam program yang menyasar kelompok rentan.

Bagi penerima manfaat seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, kesinambungan asupan gizi menjadi faktor penting yang tidak dapat ditunda dalam jangka waktu lama.

Selain soal keberlangsungan program, Amih Tuti memberikan perhatian khusus terhadap kualitas makanan yang disediakan.

Ia mengingatkan agar berbagai kendala yang muncul tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas menu yang diterima masyarakat.

Menurutnya, tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Oleh karena itu, kualitas bahan makanan, kandungan nutrisi, serta keseimbangan menu harus tetap menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai mengurangi kualitas menu. Apalagi stunting di Kuningan masih cukup tinggi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kelompok yang menjadi prioritas dalam program tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang sering disebut kelompok 3B.

Kelompok ini memiliki peran penting dalam upaya memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Dalam berbagai kajian kesehatan masyarakat, stunting merupakan salah satu tantangan pembangunan manusia yang memiliki dampak jangka panjang.

Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan fisik, penurunan kemampuan kognitif, serta produktivitas yang lebih rendah ketika memasuki usia dewasa.

Karena itu, berbagai program intervensi gizi terus dikembangkan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting nasional.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu memperkuat upaya tersebut melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan.

Amih Tuti menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya penerima manfaat yang tercatat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi kesehatan warga.

“Kalau angka stunting tetap tinggi berarti ada yang harus dievaluasi dalam penyediaan menu untuk kelompok 3B,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa program sosial berskala besar membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Keberadaan infrastruktur, jumlah dapur, maupun besarnya anggaran pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di tengah berbagai isu yang berkembang, klarifikasi Amih Tuti menunjukkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program publik.

Keterbukaan informasi tidak hanya membantu meluruskan berbagai spekulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pengelolaan administrasi dan distribusi makanan, tetapi juga pada integritas pelaksana, kualitas layanan, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesehatan, mempercepat penurunan stunting, dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat di masa depan. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |