BBT Agraria di Beltim ; 2.230Ha Lahan Terlantar Siap Dimanfaatkan

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Badan Bank Tanah (BBT) berkomitmen untuk mempercepat proses reforma agraria di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), dengan memanfaatkan lahan terlantar seluas 2.230 hektare yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Gantung.

Lahan-lahan ini, yang sebagian besar berada di Desa Selinsing, Desa Jangkar Asam, dan Limbongan, akan segera diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama.

Keputusan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi lahan terbengkalai.

Reforma agraria, yang bertujuan untuk redistribusi tanah dan pengaturan kembali kepemilikan lahan, dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kemakmuran, serta mendukung ketahanan pangan.

Kepala Divisi Reforma Agraria BBT, Muji Martopo, menjelaskan bahwa penetapan lahan seluas 2.230 hektare ini berdasarkan keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Lahan tersebut berada di area HPL (Hak Pengelolaan atas lahan negara) yang nantinya akan kita alokasikan untuk masyarakat,” ungkap Muji Martopo, usai mengikuti koordinasi di Ruang Rapat Bupati Beltim, Kamis (6/11/2025).

Tahap Awal: 378 Hektare Lahan di Desa Selinsing

Untuk tahap awal, BBT akan fokus pada reforma agraria di lahan seluas 378 hektare yang terletak di Desa Selinsing. Proses ini dimulai pada awal November 2025, dengan tim dari BBT yang sudah berada di lapangan untuk melakukan pendataan dan persiapan lainnya.

Muji Martopo menekankan bahwa meskipun tahap pertama baru mencakup sebagian kecil dari total luasan lahan, namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak lahan akan dialokasikan untuk reforma agraria.

“Kami mulai bekerja di Desa Selinsing sejak Senin lalu, dan jika data sudah siap, prosesnya akan semakin cepat. Tanah yang dikelola oleh masyarakat ini nantinya akan diberikan sertifikatnya,” jelas Muji.

BBT bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk memastikan bahwa proses reforma agraria berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur.

Setelah melalui pendataan dan verifikasi, lahan-lahan yang sebelumnya terlantar ini akan diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dukungan Penuh dari Pemkab Beltim

Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar, menyatakan dukungan penuh terhadap program reforma agraria yang dijalankan oleh BBT.

Menurut Khairil, reforma agraria bukan hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga langkah strategis untuk mencegah potensi sengketa lahan di masa depan.

Pemkab Beltim berkomitmen untuk mendukung penuh upaya ini, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Pemkab Beltim mendukung penuh upaya reforma agraria ini. Kami bekerja sama dengan BBT untuk memastikan tanah yang dikelola ini dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Khairil Anwar saat mengikuti presentasi BBT di ruang rapat Bupati Beltim.

BBT : Pengelola Tanah Negara untuk Kesejahteraan Umum

BBT, yang dibentuk pada tahun 2020, merupakan lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola tanah negara.

Tugas utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyediakan lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, sosial, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebagai lembaga yang bertindak sebagai pengelola lahan negara, BBT memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan.

Reforma agraria yang dijalankan oleh BBT juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan tanah bagi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“BBT bukan hanya menyediakan lahan untuk pembangunan, tetapi juga berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan,” kata Muji Martopo.

Tantangan dan Harapan untuk Masyarakat Belitung Timur

Meski proses reforma agraria ini sudah dimulai, tantangan untuk memastikan kelancaran program ini tidaklah kecil.

Selain proses administratif yang panjang, perubahan pola pengelolaan tanah di lapangan juga memerlukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengelola tanah.

Muji Martopo berharap, program reforma agraria ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Belitung Timur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.

Dengan adanya akses yang lebih adil terhadap lahan, masyarakat di kawasan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi mereka, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun ekonomi kreatif.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang diberikan ini sebaik-baiknya. Reforma agraria bukan hanya tentang pembagian lahan, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi ekonomi di daerah ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama,” kata Muji, menutup wawancara.

Menatap Masa Depan yang Lebih Adil

Dengan adanya reforma agraria yang dijalankan oleh BBT, harapan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Belitung Timur semakin terbuka.

Ke depannya, lahan-lahan yang sebelumnya terbengkalai diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pemkab Beltim dan BBT optimis bahwa reforma agraria ini akan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi pengelola lahan tetapi juga untuk seluruh masyarakat Belitung Timur.

Program ini menjadi salah satu contoh nyata dari upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan tanah yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kepentingan masyarakat. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |