SPBU Bengkulu Tolak Motor Tanpa Nopol, Rajo Ameh Dorong Beltim Meniru

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu menerapkan aturan pelayanan baru dengan tidak melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi nomor polisi (nopol).

Kebijakan tersebut disampaikan melalui pengumuman yang ditempel pada tiang pompa SPBU dan mendapat perhatian masyarakat karena dinilai dapat mendorong ketertiban administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Dalam pengumuman tersebut tertulis, “Maaf motor yang tidak ada plat atau nopol tidak kami layani.”

Pesan singkat itu menjadi penegasan bahwa kendaraan yang hendak mengisi BBM harus memenuhi salah satu unsur dasar identitas kendaraan yang digunakan di jalan raya, yakni memiliki tanda nomor kendaraan bermotor.

Langkah tersebut kemudian memunculkan respons beragam di tengah masyarakat. Sebagian warga menilai kebijakan seperti itu dapat menjadi bentuk dukungan terhadap ketertiban lalu lintas.

Tidak sedikit pula warganet yang berharap aturan serupa dapat diterapkan secara lebih luas di SPBU lain di Kota Bengkulu.

Bagi masyarakat, persoalan kendaraan tanpa nomor polisi bukan sekadar persoalan tampilan kendaraan.

Nomor polisi merupakan identitas kendaraan yang memiliki fungsi penting dalam administrasi, pengawasan, penegakan hukum, hingga perlindungan masyarakat ketika terjadi kecelakaan atau tindak pidana di jalan raya.

Kendaraan yang beroperasi tanpa identitas yang jelas tentu dapat menyulitkan proses identifikasi apabila terjadi persoalan hukum.

Karena itu, upaya mendorong kepatuhan administrasi kendaraan pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan kepentingan keselamatan dan ketertiban publik.

Namun, penerapan aturan pelayanan oleh masing-masing SPBU tetap perlu dilakukan secara jelas, konsisten, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai dasar kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan pengelola SPBU.

Di tengah perhatian terhadap aturan tersebut, gagasan serupa mulai dilontarkan untuk diterapkan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CEO AUKBABEL atau Aktivis Untuk Kemajuan Bangka Belitung, Rajo Ameh, menilai kebijakan seperti yang diterapkan salah satu SPBU di Bengkulu dapat menjadi inspirasi bagi pengelola SPBU di daerah lain apabila dinilai positif dan dapat diterapkan sesuai aturan.

“Bagaimana kalau Belitung Timur juga begitu di setiap SPBU-nya,” kata Rajo Ameh kepada media.

Tidak berhenti pada persoalan kendaraan tanpa nomor polisi, Rajo mengusulkan agar ketertiban pelayanan BBM juga dapat mempertimbangkan kondisi kendaraan, termasuk kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi.

“Ditambah lagi, juga tidak menerima kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi, termasuk kendaraan plat tanpa nopol,” ujarnya.

Menurut Rajo, sebuah kebijakan yang dianggap baik di suatu daerah tidak ada salahnya menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.

Prinsip tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya membangun daerah melalui gagasan-gagasan sederhana yang dapat memberikan dampak terhadap ketertiban masyarakat.

“Saya pikir jika ada di tempat lain berupa ide bagus, kenapa tidak kita coba ikuti,” tambah Rajo.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang diskusi mengenai bagaimana SPBU tidak hanya dipandang sebagai tempat transaksi jual beli BBM, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ketertiban kendaraan bermotor.

SPBU merupakan salah satu fasilitas yang hampir setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ribuan kendaraan datang untuk memperoleh BBM, sehingga pelayanan di SPBU memiliki posisi strategis dalam membangun kebiasaan tertib.

Meski demikian, usulan tersebut perlu dibicarakan secara lebih komprehensif.

Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban justru menimbulkan persoalan baru apabila tidak memiliki dasar aturan yang jelas atau diterapkan tanpa mekanisme pelayanan yang transparan.

Karena itu, jika gagasan serupa hendak diterapkan di Belitung Timur, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola SPBU, serta pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama.

Yang perlu dibahas bukan hanya soal boleh atau tidaknya kendaraan tertentu mendapatkan pelayanan BBM, tetapi juga bagaimana mekanisme penerapannya, dasar hukumnya, sosialisasinya kepada masyarakat, serta pengecualian dalam kondisi tertentu.

Pendekatan semacam itu penting agar tujuan akhirnya tidak bergeser.

Tujuan utama harus tetap menciptakan ketertiban, keselamatan, kepastian administrasi, dan pelayanan publik yang baik.

Bagi masyarakat Belitung Timur, gagasan tersebut memiliki relevansi tersendiri. Pertumbuhan jumlah kendaraan harus diikuti dengan kesadaran administrasi dan keselamatan berlalu lintas.

Kendaraan yang digunakan sehari-hari seharusnya memiliki identitas yang jelas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Ketertiban administrasi bukan sekadar kewajiban kepada negara. Ia juga memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan dan masyarakat pengguna jalan.

Ketika sebuah kendaraan memiliki identitas yang jelas, proses identifikasi menjadi lebih mudah.

Sebaliknya, kendaraan tanpa identitas yang jelas berpotensi menimbulkan kesulitan ketika terjadi kecelakaan, sengketa, pelanggaran lalu lintas, maupun persoalan hukum lainnya.

Hal yang sama berlaku terhadap modifikasi tangki kendaraan. Modifikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan berpotensi menimbulkan risiko apabila mengubah sistem bahan bakar kendaraan secara tidak semestinya.

Namun, persoalan tersebut juga tidak boleh disederhanakan. Tidak setiap modifikasi kendaraan otomatis merupakan pelanggaran.

Perlu dilihat jenis modifikasi, tujuan, tingkat perubahan, aspek keselamatan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Karena itu, edukasi menjadi kunci.

Masyarakat harus mengetahui alasan suatu aturan dibuat, bukan sekadar mengetahui larangannya.

Pengelola SPBU juga perlu memberikan informasi yang mudah dipahami agar konsumen tidak merasa tiba-tiba diperlakukan berbeda tanpa penjelasan.

Jika gagasan penertiban kendaraan melalui pelayanan SPBU hendak diterapkan secara luas, pendekatan persuasif sebaiknya berjalan beriringan dengan penegakan aturan.

Masyarakat yang kendaraannya belum memenuhi persyaratan administrasi perlu diarahkan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Pemerintah dan aparat terkait dapat memperkuat sosialisasi mengenai registrasi kendaraan, pemasangan tanda nomor kendaraan, serta ketentuan teknis kendaraan bermotor.

Dengan demikian, SPBU tidak berubah menjadi lembaga penegak hukum, tetapi menjadi salah satu simpul yang mendukung budaya tertib.

Inilah yang perlu dijaga.

Jangan sampai masyarakat melihat kebijakan tersebut hanya sebagai bentuk pembatasan pelayanan. Sebaliknya, kebijakan harus dikomunikasikan sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman.

Belitung Timur memiliki kesempatan untuk mengambil pelajaran dari berbagai daerah. Tidak semua inovasi harus dimulai dari kebijakan besar dan anggaran yang besar.

Kadang-kadang perubahan dimulai dari aturan sederhana yang mendorong masyarakat lebih disiplin.

Rajo Ameh menilai semangat tersebut sejalan dengan harapan agar pembangunan daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

“Kita berharap negeri satu hati, bangun negeri ini semakin baik dan semakin membaik hendaknya,” harapnya.

Pesan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan pembangunan daerah yang tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, investasi, atau pertumbuhan ekonomi.

Daerah yang maju juga membutuhkan masyarakat yang tertib, aparat yang konsisten, pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta sistem pelayanan publik yang semakin baik.

Ketertiban kendaraan adalah salah satu bagian kecil dari persoalan tersebut.

Namun, dari hal kecil itulah budaya kepatuhan dapat dibangun.

Jika masyarakat terbiasa memastikan kendaraan memiliki dokumen dan identitas yang sah, memahami aturan keselamatan, serta tidak melakukan modifikasi yang membahayakan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan.

Pengguna jalan lain juga mendapatkan perlindungan.

Begitu pula apabila pengelola SPBU menerapkan standar pelayanan secara konsisten dan transparan. Masyarakat akan memperoleh kepastian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menggunakan layanan.

Pada titik inilah sinergi antara pemerintah, aparat, pengusaha, dan masyarakat menjadi penting.

Pemerintah perlu memastikan regulasi mudah dipahami dan diterapkan. Kepolisian berperan dalam pembinaan serta penegakan hukum lalu lintas.

Pengelola SPBU dapat memberikan pelayanan sesuai ketentuan. Sementara masyarakat memiliki tanggung jawab memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan.

Gagasan dari Bengkulu tersebut dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Belitung Timur, tetapi bukan berarti harus disalin mentah-mentah.

Setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat, kondisi lalu lintas, kebijakan pelayanan, dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik tetap membutuhkan penyesuaian dengan kondisi lokal dan landasan hukum yang jelas.

Yang lebih penting adalah mengambil nilai positifnya: bagaimana pelayanan publik dapat sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih tertib.

Pada akhirnya, kendaraan tanpa nopol bukan sekadar persoalan selembar pelat. Di baliknya terdapat persoalan administrasi, identitas, keamanan, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan.

Begitu pula kendaraan dengan modifikasi tertentu. Persoalannya bukan semata-mata soal bentuk kendaraan, tetapi apakah perubahan tersebut memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan risiko bagi pengendara maupun masyarakat.

Karena itu, gagasan penertiban harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: membangun budaya keselamatan dan kepatuhan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan yang adil.

Belitung Timur tidak harus selalu menunggu persoalan menjadi besar untuk melakukan pembenahan.

Jika ada praktik baik di daerah lain, pelajarilah. Jika dapat diterapkan, sesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jika membutuhkan regulasi, susun dengan melibatkan pihak terkait. Dan jika menyangkut pelayanan publik, pastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.

Sebab membangun daerah bukan hanya tentang membangun gedung dan jalan.

Membangun daerah juga berarti membangun kebiasaan baik. Dari kendaraan yang tertib. Dari pengendara yang disiplin. Dari pelayanan yang profesional. Dan dari keberanian mengambil gagasan positif untuk diterapkan demi kepentingan masyarakat.

Jika semua pihak bergerak dalam semangat tersebut, harapan agar Belitung Timur menjadi daerah yang semakin tertib, aman, dan maju bukan sekadar slogan.

Ia dapat dimulai dari hal sederhana—bahkan dari sebuah pengumuman kecil di tiang pompa SPBU. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |