Antrean BBM Sumsel Kembali Mengular, Distribusi Jadi Sorotan

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU Sumatera Selatan, termasuk SPBU Kebun Bunga, Palembang, hingga mengular dari kawasan Simpang Bandara menuju Jalan Noerdin Pandji, Selasa (15/9/2026).

Kondisi tersebut mendorong Gubernur Sumsel Herman Deru turun langsung ke lokasi, berdialog dengan sopir yang mengaku mengantre sejak malam, serta menghubungi Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, untuk meminta pasokan BBM segera dikirim agar antrean tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Herman Deru melihat sendiri antrean kendaraan yang memanjang ketika hendak beraktivitas.

Ia kemudian keluar dari kendaraan dan mendatangi SPBU Kebun Bunga untuk mengetahui persoalan yang menyebabkan kendaraan harus menunggu berjam-jam mendapatkan BBM bersubsidi.

Sejumlah sopir truk yang ditemui gubernur mengaku telah menunggu sejak malam hari.

Mereka menyampaikan bahwa waktu tunggu dapat mencapai belasan jam. Situasi tersebut bukan hanya menyita waktu pengemudi, tetapi berpotensi mengganggu distribusi barang dan aktivitas ekonomi apabila berlangsung berulang dan meluas.

Kepada petugas SPBU, Herman Deru mempertanyakan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan keterlambatan pengiriman BBM.

“Ini telat kirim? Kenapa solar antre sampai Jalan Kebun Sayur (Noerdin Pandji) tadi?” tanya Herman Deru kepada petugas SPBU.

Petugas SPBU pada saat itu belum dapat memberikan penjelasan pasti mengenai penyebab keterlambatan pasokan. Herman Deru kemudian mengambil langkah dengan menghubungi Ayub Ritto secara langsung.

Dalam komunikasi tersebut, gubernur meminta agar pasokan BBM, khususnya Pertalite dan solar, segera dikirim ke SPBU.

Ia menilai persoalan antrean sebelumnya sempat membaik, tetapi kembali muncul dan menyebabkan masyarakat harus menunggu terlalu lama.

“Ini jam 7 malam sudah habis, kemarin sudah sempat bagus, dinormalkan lagi, Pak Ayub. Tolong, kasihan orang,” ujar Herman Deru dalam percakapan tersebut.

Peristiwa di SPBU Kebun Bunga sebenarnya bukan kejadian yang berdiri sendiri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak awal September telah melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, kepolisian, dan Dinas Perhubungan untuk mencari penyebab serta langkah penanganan antrean BBM bersubsidi.

Dalam rapat koordinasi di Griya Agung pada 8 September 2026, Herman Deru menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari rantai penyediaan hingga distribusi BBM kepada masyarakat.

Pemerintah daerah meminta setiap persoalan dalam rantai pasokan dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sumber masalah dan langkah penanganannya.

Salah satu persoalan yang terungkap dalam koordinasi tersebut adalah hambatan distribusi Fatty Acid Methyl Ester atau FAME, bahan yang digunakan dalam proses pencampuran Biosolar.

Pemerintah Provinsi Sumsel menyebut adanya keterlambatan pasokan FAME dari vendor, sementara sebagian kebutuhan harus didatangkan dari daerah lain.

Penjelasan mengenai FAME ini penting karena memperlihatkan bahwa persoalan antrean Biosolar tidak otomatis dapat disederhanakan sebagai persoalan di tingkat SPBU.

Rantai pasok BBM melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses pencampuran, distribusi, pengiriman ke SPBU, hingga pelayanan kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga juga memberikan penjelasan bahwa FAME dipasok melalui vendor. Ayub Ritto menyebut FAME tidak diproduksi sendiri oleh Pertamina dan kedatangannya telah dijadwalkan berdasarkan kontrak dengan pemasok.

Jika terjadi kendala pengiriman, Pertamina perlu berkoordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

Di sisi lain, peningkatan permintaan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Sejumlah pemberitaan mengenai Sumsel mencatat adanya kenaikan kebutuhan solar pada Agustus dan September 2026.

Dengan demikian, tekanan terhadap pasokan tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, tetapi merupakan kombinasi antara kebutuhan yang meningkat dan gangguan pada sebagian rantai pasok.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah lain. Di Riau, misalnya, Pertamina Patra Niaga menyatakan kebutuhan BBM meningkat dan pasokan pada Agustus-September 2026 telah dinaikkan lebih dari 27 persen dibandingkan rata-rata April.

Pertamina mengaitkan kenaikan kebutuhan antara lain dengan perubahan pola konsumsi dan perpindahan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi karena perbedaan harga.

Di Sulawesi Selatan, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan pasokan dan distribusi BBM ke sejumlah SPBU sebagai respons terhadap kenaikan permintaan, terutama BBM bersubsidi.

Pertamina menyebut peningkatan antrean berkaitan dengan kenaikan permintaan yang signifikan serta perubahan pola konsumsi masyarakat.

Fenomena antrean juga tercatat di Kalimantan Tengah. Pertamina menyebut faktor kemarau dan kebakaran hutan dan lahan dapat memengaruhi keterlambatan pengiriman BBM ke SPBU karena kondisi pasang surut yang lebih dinamis.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa faktor distribusi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan kondisi operasional masing-masing daerah.

Dalam konteks Sumsel, persoalan ini telah beberapa kali menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pada Juli 2026, Pemprov Sumsel bersama Pertamina, BPH Migas, dan kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai antrean solar, termasuk optimalisasi operasional SPBU, jaminan pasokan, penambahan distribusi pada jalur logistik, pengaturan arus kendaraan, hingga usulan penggunaan nozzle yang memungkinkan pelayanan lebih cepat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produk, tetapi juga kapasitas pelayanan dan pengaturan kendaraan di SPBU.

Jika antrean sampai meluber ke jalan umum, persoalannya berubah menjadi masalah transportasi dan keselamatan lalu lintas.

Bagi sopir truk, antrean panjang memiliki konsekuensi langsung. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang menjadi terserap di SPBU.

Dalam pemberitaan lokal, seorang sopir bahkan menyebut perjalanan antarkota yang biasanya dapat ditempuh dua hari dapat menjadi empat hari ketika waktu tunggu BBM bertambah.

Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor.

Kendaraan angkutan merupakan bagian dari mata rantai distribusi barang. Ketika waktu operasi kendaraan terganggu, biaya perjalanan dapat meningkat dan jadwal pengiriman berpotensi ikut berubah.

Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen juga dapat merasakan dampaknya melalui keterlambatan distribusi barang.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian CEO AUKBABEL sekaligus Aktivis Untuk Kemajuan Bangka Belitung, Rajo Ameh.

Dalam kegiatan coffee morning di Kota Manggar, Belitung Timur, Kamis (17/9/2026), ia menyoroti meluasnya pemberitaan mengenai antrean BBM dan mempertanyakan apakah akar persoalannya berada pada mekanisme distribusi.

“Kalau terjadinya antrean di SPBU sudah melanda di setiap daerah, bahkan mungkin lebih dari separuh wilayah Indonesia, maka kesimpulan saya adalah subjeknya di pendistribusian Pertamina, bukan pada mereka yang mengerit selama ini seperti diisukan bahwa mereka, pengerit, penyebabnya,” ujar Rajo Ameh.

Data pemberitaan yang tersedia justru menunjukkan bahwa penyebab antrean dapat berbeda-beda menurut wilayah.

Rajo Ameh juga mengaitkan kondisi distribusi dengan situasi cuaca. Menurut dia, antrean BBM perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi distribusi dan faktor operasional.

“BBM bukan langka, tapi mungkin faktor pendistribusiannya dan korelasinya berhubungan dengan faktor kondisi cuaca saat ini,” tambahnya.

Ia kemudian menggunakan kondisi antrean sebagai dasar argumentasi bahwa produk BBM masih tersedia.

“Kalau memang langka mungkin antrean tidak akan lama, malah tidak ada sama sekali. Ini kan antrean, berarti barangnya ada, barangnya BBM,” jelas Rajo Ameh.

Adanya BBM di suatu SPBU memang menunjukkan produk tersedia pada saat tertentu, tetapi panjangnya antrean juga dapat terjadi apabila laju pasokan lebih rendah dibandingkan laju permintaan. Karena itu, keberadaan stok tidak otomatis berarti distribusi berjalan normal.

Justru di titik inilah transparansi menjadi penting.

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berapa pasokan yang diterima SPBU, berapa kebutuhan harian, kapan pengiriman berikutnya tiba, apakah terdapat kendala pada terminal atau bahan baku, serta bagaimana mekanisme pengaturan distribusi dilakukan.

Herman Deru sebelumnya telah meminta agar informasi mengenai seluruh rantai tersebut dibuka kepada masyarakat.

Pemprov Sumsel bahkan menyatakan akan meminta tambahan kuota apabila kebutuhan hingga akhir 2026 diperkirakan tidak mencukupi.

Namun, persoalan kuota dan distribusi perlu dibedakan. Pertamina berfungsi menyalurkan sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, penyelesaian antrean membutuhkan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya instruksi kepada petugas SPBU.

Pemerintah pusat melalui Ditjen Migas dan BPH Migas juga menekankan pentingnya BBM bersubsidi dan BBM penugasan tersedia, tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai harga serta ketentuan.

Di tingkat daerah, pengawasan terhadap konsumen penerima subsidi juga penting.

Penggunaan BBM bersubsidi harus sesuai peruntukan agar kuota yang tersedia benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.

Pada penanganan antrean sebelumnya, Pemprov Sumsel juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying dan meminta pengguna yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi beralih ke produk yang sesuai.

Bagi masyarakat, solusi yang paling dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman atau antrean terjadi karena permintaan meningkat.

Yang dibutuhkan adalah pelayanan nyata: pasokan datang sesuai jadwal, antrean terkendali, informasi terbuka, dan tidak terjadi pengulangan antrean ekstrem.

Rajo Ameh berharap persoalan tersebut segera terurai sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

“Kasihan masyarakat kita yang ingin berkegiatan,” tuturnya.

Harapan itu menjadi inti persoalan. BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat.

Sopir membutuhkan bahan bakar untuk bekerja, pedagang membutuhkan kendaraan untuk mengangkut barang, pelaku usaha membutuhkan logistik, dan masyarakat membutuhkan transportasi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Karena itu, antrean panjang di SPBU harus dipandang sebagai indikator yang perlu segera dievaluasi.

Apakah persoalannya berada pada bahan baku, distribusi, peningkatan permintaan, kuota, pola konsumsi, kapasitas pelayanan SPBU, atau kombinasi beberapa faktor sekaligus, semuanya membutuhkan data yang terbuka dan dapat diuji.

Kejadian di SPBU Kebun Bunga memperlihatkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Gubernur telah turun langsung, Pertamina telah diminta memperkuat pasokan, sementara pemerintah daerah telah menggelar koordinasi dengan berbagai pihak.

Tahap berikutnya adalah memastikan langkah tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Antrean yang mengular sampai jalan harus menjadi pengecualian, bukan rutinitas. Sopir tidak semestinya kehilangan belasan jam hanya untuk memperoleh BBM yang dibutuhkan untuk bekerja.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dinamika distribusi, pemerintah dan Pertamina dituntut membangun sistem yang lebih adaptif.

Bukan hanya bereaksi ketika antrean sudah panjang, tetapi mampu membaca peningkatan permintaan, memetakan risiko pasokan, menyiapkan jalur distribusi alternatif, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada publik.

Dengan begitu, persoalan BBM dapat ditangani berdasarkan data, bukan dugaan.

Masyarakat mendapatkan kepastian, pelaku usaha memperoleh kelancaran, dan pemerintah dapat mengukur efektivitas kebijakan secara terbuka.

Antrean di SPBU Kebun Bunga akhirnya menjadi pengingat bahwa distribusi energi adalah urusan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Ketika pasokan lancar, roda ekonomi bergerak. Ketika distribusi tersendat, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui halaman SPBU.

Kini yang ditunggu bukan lagi sekadar janji tambahan pasokan, melainkan bukti bahwa BBM tersedia secara cukup, distribusi berjalan sesuai kebutuhan, dan antrean panjang yang kembali terjadi dapat benar-benar diurai secara permanen. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |