Satpam Penegak Aturan Dipastikan Tak Dipecat, Alphard Diselidiki

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Seorang petugas keamanan yang menjalankan tugas menjaga keselamatan pengguna jalan justru menjadi pusat perhatian nasional setelah videonya bersujud meminta maaf kepada pengemudi mobil mewah viral di media sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memastikan petugas keamanan bernama Vicol Harefa tidak akan kehilangan pekerjaannya, sementara kepolisian terus mendalami dugaan pelanggaran lalu lintas hingga keaslian pelat nomor kendaraan Toyota Alphard yang terlibat dalam insiden tersebut.

Peristiwa yang terjadi di kawasan Pelican Crossing Bundaran HI, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/7/2026) itu memicu gelombang simpati masyarakat.

Bagi banyak warga, kasus tersebut bukan sekadar perselisihan di jalan raya, melainkan menyangkut keberanian seseorang menjalankan tugas, perlindungan terhadap petugas di lapangan, dan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

Insiden bermula sekitar pukul 12.00 WIB ketika lampu penyeberangan pejalan kaki di depan Hotel Pullman menunjukkan warna hijau. Sejumlah pejalan kaki mulai menyeberangi jalan sesuai hak mereka.

Namun, sebuah Toyota Alphard hitam bernomor polisi D 1828 XHQ tetap melaju meski lampu lalu lintas bagi kendaraan telah berubah merah.

Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki, Vicol Harefa yang sedang bertugas di sekitar Halte Transjakarta Bundaran HI segera mengambil tindakan. Ia mengetuk kaca mobil sambil mengingatkan pengemudi agar menghentikan kendaraan.

Alih-alih mendapat respons kooperatif, tindakan Vicol justru memicu ketegangan.

Tiga orang disebut turun dari kendaraan tersebut hingga terjadi adu mulut dan saling dorong di pinggir jalan. Situasi sempat menyita perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan pusat ibu kota.

Mediasi Berujung Kontroversi

Untuk meredam situasi, kedua belah pihak dibawa ke Pos Polisi Thamrin guna menjalani mediasi yang difasilitasi Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu.

Namun, proses mediasi itu justru menjadi sorotan setelah Vicol mengunggah video klarifikasi sehari kemudian. Dalam rekaman tersebut, ia mengaku merasa berada dalam posisi yang tertekan.

Menurut pengakuannya, ia mendapat penilaian bahwa tindakan mengetuk kaca kendaraan bukan merupakan kewenangannya sebagai petugas keamanan.

Merasa tidak memiliki pilihan lain, Vicol akhirnya memilih meminta maaf.

“Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud, minta maaf,” ujar Vicol dalam video yang kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Pernyataan itu segera memicu reaksi publik.

Banyak warganet mempertanyakan mengapa seseorang yang berusaha melindungi keselamatan pejalan kaki justru harus meminta maaf, sementara pengemudi kendaraan yang diduga melanggar aturan lalu lintas disebut tidak menyampaikan permintaan maaf.

Video tersebut dengan cepat menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan. Dukungan terhadap Vicol mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas keselamatan jalan, hingga tokoh publik.

Kekhawatiran Kehilangan Pekerjaan

Di tengah derasnya dukungan masyarakat, muncul informasi bahwa Vicol terancam diberhentikan dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan.

Kabar tersebut segera menimbulkan kekhawatiran baru. Banyak pihak menilai apabila informasi itu benar, maka akan muncul pesan yang keliru bagi petugas lapangan yang berupaya menjalankan tugas secara profesional.

Respons cepat pun datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan kabar tersebut tidak benar.

Saat ditemui di Jakarta Pusat pada Kamis (23/7/2026), Rano memberikan jaminan bahwa Vicol tidak akan kehilangan pekerjaannya.

“Enggak, saya jamin tidak,” ujar Rano singkat.

Ia berharap akar persoalan dalam peristiwa tersebut dapat ditelusuri secara objektif sehingga tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Pernyataan tersebut menjadi penyejuk di tengah berkembangnya berbagai spekulasi yang beredar di media sosial.

Gubernur Ambil Sikap Tegas

Sehari setelah pernyataan Wakil Gubernur, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sikap yang lebih tegas.

Setelah mempelajari rekaman CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut memiliki sudut pandang lebih lengkap dibanding video viral, Pramono menyatakan Vicol justru menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurutnya, rekaman tersebut memperlihatkan bahwa kendaraan Alphard memang melanggar aturan lalu lintas.

“Yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Pramono juga meminta agar tidak ada tindakan pemecatan terhadap Vicol.

Pernyataan gubernur tersebut dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap petugas yang bekerja menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di ruang publik.

Polisi Dalami Dugaan Pelat Bodong

Di sisi lain, proses hukum terus berjalan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini mendalami dugaan bahwa pelat nomor D 1828 XHQ yang terpasang pada Toyota Alphard tersebut merupakan pelat nomor tidak sesuai atau pelat bodong.

Selain itu, penyidik juga menelusuri sebuah kartu tanda anggota (KTA) yang sempat diperlihatkan oleh pihak dari dalam kendaraan ketika proses mediasi berlangsung di Pos Polisi Thamrin.

Hingga kini, identitas maupun asal-usul kartu tersebut masih dalam proses pendalaman.

Pengemudi Alphard maupun Vicol Harefa telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Sementara itu, kendaraan yang diduga melanggar lampu lalu lintas telah dikenai sanksi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Keselamatan Pejalan Kaki Adalah Prioritas

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya menghormati hak pejalan kaki.

Pelican crossing dibangun sebagai fasilitas yang memberikan ruang aman bagi masyarakat ketika menyeberang jalan. Ketika lampu penyeberangan menyala hijau, pengguna jalan yang berjalan kaki memiliki hak utama untuk melintas.

Mengabaikan lampu merah tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal.

Karena itu, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas bukan semata kewajiban hukum, melainkan bentuk penghormatan terhadap keselamatan sesama pengguna jalan.

Pelajaran bagi Semua Pihak

Peristiwa yang dialami Vicol Harefa menyisakan pelajaran penting.

Di tengah kehidupan perkotaan yang padat dan dinamis, petugas keamanan, petugas transportasi, maupun aparat di lapangan sering menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban.

Mereka membutuhkan dukungan, kepastian hukum, dan perlindungan ketika menjalankan tugas sesuai aturan.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan bahwa setiap pengguna jalan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Status sosial, jenis kendaraan, maupun latar belakang tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan peraturan yang dibuat demi keselamatan bersama.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan ETLE dalam menghadirkan fakta yang lebih objektif.

Rekaman elektronik mampu membantu aparat memperoleh gambaran utuh sehingga penanganan perkara tidak semata bergantung pada potongan video yang beredar di media sosial.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, kisah Vicol Harefa berkembang melampaui sebuah perselisihan di persimpangan jalan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberanian menjalankan tugas harus memperoleh perlindungan, sementara setiap dugaan pelanggaran wajib diproses secara transparan dan profesional.

Kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa Vicol tidak akan dipecat menjadi kabar yang melegakan bagi banyak pihak.

Di saat yang sama, penyelidikan yang terus dilakukan kepolisian diharapkan mampu mengungkap seluruh fakta secara objektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi refleksi bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama.

Ketika setiap orang menghormati aturan lalu lintas, menghargai petugas yang bekerja dengan baik, dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mekanisme hukum, maka ruang publik akan menjadi lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang maupun status sosial. | BabelEkspress.COm | */Redaksi | *** |