Jaksa Tuntut Leonardi Delapan Tahun Penjara

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Oditur Militer menuntut Laksamana Muda (Purn.) Leonardi dengan pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk pemanfaatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (30/7/2026), sementara terdakwa menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelaksanaan tugas berdasarkan arahan pimpinan saat itu.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan user terminal dan pemanfaatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur melalui kerja sama antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan.

Dalam proses tersebut, Leonardi bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam persidangan, oditur militer menyampaikan tuntutan pidana penjara selama delapan tahun terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Perkara tersebut masih berada dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan sehingga putusan akhir belum dijatuhkan oleh majelis hakim.

Menanggapi tuntutan tersebut, Leonardi memberikan keterangan di hadapan majelis hakim bahwa langkah yang diambilnya dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan pimpinan guna mempertahankan hak Indonesia atas slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

“Saya melaksanakan perintah Menteri Pertahanan saat itu, Bapak Ryamizard Ryacudu, dan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur melalui pengadaan satelit pengganti,” ujar Leonardi dalam persidangan.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan terdakwa yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim bersama dengan seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun dokumen yang telah diajukan selama persidangan berlangsung.

Slot orbit geostasioner merupakan aset strategis negara yang memiliki nilai penting bagi kepentingan telekomunikasi, pertahanan, penyiaran, dan kedaulatan ruang angkasa Indonesia.

Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun pengadaan yang berkaitan dengan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara cermat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan proyek strategis nasional di sektor pertahanan yang menggunakan anggaran negara.

Penanganan kasus tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Sejumlah pengamat menilai bahwa proses persidangan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pengambilan keputusan dalam proyek-proyek strategis, khususnya yang melibatkan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan teknologi.

Kejelasan mengenai batas tanggung jawab administratif, teknis, maupun hukum setiap pejabat dinilai penting guna mencegah terulangnya persoalan serupa pada masa mendatang.

Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan perkara ini secara objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan yang diajukan oleh oditur militer belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

Persidangan akan berlanjut sesuai tahapan hukum yang berlaku hingga majelis hakim membacakan putusan.

Apa pun hasil akhirnya, proses tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat. | BabelEkspress.COm | */Redaksi | *** |