Kamarudin Muten Minta Media & Warga Awasi Penyaluran BBM Beltim

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Bupati Belitung Timur (Beltim) Kamarudin Muten meminta media, kepala desa, serta seluruh masyarakat ikut mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Imbauan tersebut disampaikan untuk memastikan kesepakatan baru tata niaga BBM subsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak kembali membuka ruang bagi praktik pengeritan, penimbunan, maupun pengecer yang menyimpang dari ketentuan.

Permintaan itu disampaikan Kamarudin Muten pada Selasa, 22 September 2026, setelah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyepakati perubahan pengaturan pembelian BBM subsidi.

Pemerintah daerah menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan aparat dan instansi teknis, tetapi membutuhkan partisipasi publik agar kondisi di lapangan dapat diketahui secara cepat dan objektif.

“Saya minta wartawan dan insan pers tolong ikut ngawasi juga. Bantu saya ngawasin supaya daerah kita nyaman dan penyaluran BBM ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Kamarudin.

Dalam kesepakatan terbaru yang dibahas melalui rapat koordinasi pada Senin, 21 September 2026, terdapat sejumlah perubahan mekanisme pembelian BBM subsidi di Beltim.

Untuk kendaraan roda empat, pembelian dilakukan menggunakan barcode yang dikeluarkan Pertamina dengan batas maksimal 40 liter dalam satu kali pengisian setiap hari dan tidak diperbolehkan melakukan pengisian berulang.

Sementara itu, pengecer yang menggunakan kendaraan roda dua diwajibkan menggunakan kartu kendali yang diterbitkan oleh masing-masing kecamatan.

Batas pembelian ditetapkan maksimal 60 liter per hari dan kartu tersebut hanya berlaku pada SPBU yang telah ditentukan sesuai wilayah pembelian.

Untuk menghindari penumpukan antrean, pengecer di setiap kecamatan juga dibagi menjadi tiga kelompok dengan jadwal pembelian yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah juga menetapkan kewajiban bagi pengecer untuk menjual kembali BBM yang dibelinya di kios masing-masing. Jika ditemukan pengecer yang tidak melakukan penjualan sebagaimana ketentuan, kartu kendali dapat dicabut.

Adapun batas penjualan kepada konsumen ditetapkan maksimal lima liter untuk kendaraan sepeda motor dan 10 liter untuk kendaraan roda empat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merespons persoalan antrean dan distribusi BBM yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Pemkab Beltim menyatakan enam poin kesepakatan sebelumnya tetap berlaku, sementara aturan baru diberlakukan untuk memperbaiki mekanisme pembelian dan mengurangi potensi penumpukan di SPBU.

Pemerintah daerah juga menyatakan akan memantau perkembangan di lapangan dan melakukan evaluasi setiap satu minggu.

Kamarudin menilai keterlibatan media memiliki posisi penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut dia, pemberitaan dari lapangan diperlukan agar informasi mengenai kondisi BBM di masyarakat dapat disampaikan secara faktual dan tidak berkembang menjadi informasi simpang siur yang berpotensi memicu keresahan.

Karena itu, ia meminta insan pers tidak hanya memberitakan antrean ketika persoalan muncul, tetapi juga ikut mencermati bagaimana mekanisme baru tersebut diterapkan di SPBU.

Informasi mengenai antrean, pola pembelian, harga di tingkat masyarakat, ketersediaan stok, hingga dugaan penyimpangan dapat menjadi bahan evaluasi apabila disampaikan berdasarkan fakta lapangan dan dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Bagi kepala desa, ruang pengawasan juga dinilai penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat.

Pemerintah desa dapat membantu menyampaikan informasi kebijakan kepada warga sekaligus meneruskan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sendiri menegaskan bahwa kesepakatan baru tersebut bertujuan menciptakan penyaluran BBM subsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran.

Kesepakatan tersebut ditandatangani unsur Forkopimda Kabupaten Belitung Timur setelah rapat koordinasi tindak lanjut persoalan antrean BBM.

Persoalan pengawasan BBM subsidi di Beltim berlangsung dalam konteks yang lebih luas di tingkat nasional.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sepanjang 2026 memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi mulai dari terminal hingga SPBU.

BPH Migas menyebut pengawasan diperlukan untuk menjaga penyaluran agar tepat sasaran dan mencegah potensi penyimpangan.BPH Migas juga menyoroti sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode yang tidak sesuai dan praktik pelangsiran.

Dalam pengawasan di sejumlah wilayah, lembaga tersebut menemukan indikasi barcode kendaraan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi kendaraan maupun kepemilikan, serta penggunaan surat rekomendasi yang tidak sesuai peruntukan.

Pada April 2026, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman juga mengingatkan pengelola SPBU agar mewaspadai praktik pelangsiran, yakni pengisian BBM subsidi secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

Menurut BPH Migas, pola pengisian yang tidak wajar dapat menjadi salah satu indikator yang perlu diperiksa lebih lanjut.

BPH Migas menekankan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tugas satu lembaga.

Pada Juni 2026, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengajak mahasiswa ikut mengawal penyaluran BBM subsidi agar kuota yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga tata kelola distribusi energi.

Di sisi lain, pengawasan publik perlu tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Dugaan penimbunan, pengeritan atau penyalahgunaan BBM tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan verifikasi.

Masyarakat dapat mendokumentasikan kejadian, mencatat lokasi dan waktu, serta menyampaikan laporan melalui saluran resmi agar dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Hal tersebut penting karena persoalan antrean BBM dapat memiliki lebih dari satu penyebab. Kebutuhan masyarakat, pola pembelian, kapasitas SPBU, jadwal pasokan, kepanikan membeli, serta dugaan penyalahgunaan dapat saling memengaruhi.

Karena itu, kesimpulan mengenai penyebab kelangkaan atau antrean harus berdasarkan data dan pemeriksaan lapangan.

Perkembangan di Kabupaten Belitung pada September 2026 memberikan gambaran mengenai kompleksitas persoalan tersebut, meskipun kondisi Belitung dan Belitung Timur merupakan wilayah administratif yang berbeda.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan pengaturan pelayanan Pertalite melalui skema tanggal tertentu untuk kendaraan roda dua dan roda empat sebagai upaya mengurangi antrean. Pertamina juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Pada saat yang sama, Polres Belitung menyatakan sedang menelusuri indikasi penimbunan atau penyelewengan Pertalite setelah muncul kelangkaan di sejumlah pengecer.

Polisi juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau pengisian berulang yang dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi konsumen lain.

Pertamina Patra Niaga juga menyatakan menambah pasokan Pertalite ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung dari 240 kiloliter menjadi 324 kiloliter untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat dan potensi aksi beli panik.

Informasi tersebut menjadi konteks regional, bukan bukti bahwa kondisi yang sama terjadi di Belitung Timur.

Di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengawasan juga terus diperkuat. Pertamina Patra Niaga pada awal September 2026 menyatakan stok BBM subsidi di wilayah Babel mencukupi dan distribusi berjalan normal.

Perusahaan juga menyebut pemantauan dilakukan secara intensif pada SPBU dan penambahan stok dapat dilakukan di lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan konsumsi.

Namun, data pengawasan menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tetap menjadi perhatian.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan melaporkan telah memberikan sanksi kepada 161 SPBU selama Januari hingga 3 September 2026 karena penyaluran BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Dari jumlah tersebut, 31 SPBU berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertamina Babel juga melaporkan pemblokiran 2.000 barcode kendaraan yang terindikasi menggunakan pelat nomor palsu dan melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali selama Januari hingga Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan digital menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menutup celah penyalahgunaan.

BPH Migas sendiri mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan.

Sistem pencatatan volume BBM dari nozzle, data kendaraan, barcode, CCTV dan administrasi penyaluran digunakan untuk memperkuat pengawasan sekaligus membantu mendeteksi transaksi yang tidak wajar.

Dengan demikian, kebijakan baru di Belitung Timur tidak hanya menyangkut pembatasan volume pembelian.

Esensinya adalah membangun mekanisme distribusi yang dapat ditelusuri, membagi akses pengecer berdasarkan wilayah dan jadwal, serta memberikan konsekuensi administratif apabila aturan tidak dijalankan.

Tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan. Aturan yang tertulis harus diterjemahkan secara konsisten oleh SPBU, pengecer, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, Pertamina dan masyarakat.

Pengawasan juga harus memastikan konsumen yang memang membutuhkan BBM tidak dirugikan oleh praktik pembelian berulang atau spekulasi.

Keterlibatan media dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial selama pemberitaan dilakukan secara berimbang.

Wartawan perlu memeriksa informasi dari lebih dari satu pihak, membedakan antara laporan warga dan fakta yang telah diverifikasi, serta memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Bagi masyarakat, pengawasan juga bukan berarti melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang dicurigai.

Setiap dugaan pelanggaran sebaiknya disampaikan kepada instansi berwenang sehingga pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Dengan evaluasi mingguan yang dijanjikan Pemkab Beltim, efektivitas kesepakatan baru dapat diukur melalui indikator yang jelas: panjang dan durasi antrean, ketersediaan BBM, kepatuhan terhadap batas pembelian, distribusi pengecer, perubahan harga di tingkat konsumen, jumlah pengaduan, serta temuan penyalahgunaan.

Kamarudin Muten berharap seluruh unsur masyarakat ikut menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendirian dalam memastikan BBM subsidi sampai kepada masyarakat sesuai peruntukan.

Pada akhirnya, keberhasilan tata niaga BBM di Belitung Timur tidak hanya bergantung pada seberapa ketat aturan dibuat, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan keterbukaan informasi.

Ketika pemerintah menjalankan pengawasan, SPBU mematuhi ketentuan, pengecer menjalankan kewajibannya, aparat menindak pelanggaran berdasarkan bukti, media menyampaikan informasi secara berimbang, dan masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan, maka rantai distribusi dapat berjalan lebih tertib.

Pesan utama dari kebijakan terbaru ini sederhana tetapi strategis: BBM subsidi merupakan sumber daya yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

Pengawasan bersama diperlukan bukan untuk menciptakan keresahan baru, melainkan memastikan hak masyarakat atas akses energi tidak terganggu oleh praktik yang merugikan kepentingan umum. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |