Mayjen TNI F Buyung Sikumbang Bersihkan Tambang Ilegal di Babel

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas Halilintar PKH), yang dipimpin oleh Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, baru-baru ini berhasil mengungkap dan menertibkan aktivitas penambangan ilegal di dua lokasi kawasan hutan yang terletak di Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

Penertiban yang berlangsung pada Sabtu (8/11/2025) lalu, bukan hanya menjadi bukti komitmen terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga menunjukkan dampak serius yang dihasilkan oleh aktivitas ilegal ini bagi ekonomi dan ekosistem.

Mengungkap Aktivitas Penambangan Ilegal

Dalam operasi tersebut, tim Satgas Halilintar PKH berhasil mengamankan lahan seluas 315,48 hektar yang selama ini digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal.

Tak hanya itu, tim juga menyita sejumlah alat berat yang digunakan dalam penambangan tersebut, antara lain 12 excavator, 2 buldozer, serta genset dan alat perlengkapan tambang lainnya.

“Penertiban ini merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan kita. Kami berhasil menyelamatkan ratusan hektar lahan yang selama ini dijarah oleh kegiatan pertambangan ilegal.

Ke depannya, kami akan terus bekerja keras untuk mencegah praktik-praktik ilegal semacam ini yang merusak alam dan menimbulkan kerugian negara,” ujar Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Dansatgas Halilintar PKH.

Selain aparat TNI dan Polri, operasi penertiban ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Koordinasi yang solid antara semua pihak sangat berperan dalam kelancaran proses penertiban ini, memastikan bahwa langkah ini dapat dijalankan dengan aman dan tanpa hambatan.

Dampak Penambangan Ilegal: Kerugian Negara dan Kerusakan Lingkungan

Penambangan ilegal di kawasan hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat berakibat pada kerugian negara yang sangat besar.

Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam, termasuk penghancuran ekosistem, pencemaran tanah dan air, serta ancaman terhadap biodiversitas.

Berdasarkan temuan awal, kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal ini diperkirakan dapat merugikan negara hingga Rp12,9 triliun.

Angka tersebut mencakup kerugian akibat hilangnya potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara sah dan berkelanjutan, serta dampak ekologis yang lebih luas, seperti kerusakan lahan yang dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah.

“Kerusakan lingkungan ini bukanlah masalah sepele. Aktivitas pertambangan ilegal ini bisa memperburuk perubahan iklim, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memperparah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,” jelas Mayjen Febriel.

Ia menambahkan bahwa tim Satgas Halilintar PKH akan melakukan penilaian lebih mendalam untuk menghitung kerugian negara secara lebih detail.

Peran Kolaborasi dalam Penanggulangan Penambangan Ilegal

Salah satu kunci keberhasilan penertiban ini adalah kerja sama yang solid antara aparat kewilayahan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mayjen Febriel mengapresiasi peran serta TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya yang telah membantu menyukseskan operasi ini.

Kolaborasi ini menjadi model penting dalam upaya bersama untuk memberantas penambangan ilegal di kawasan hutan yang sering kali luput dari perhatian.

“Dukungan yang diberikan oleh aparat kewilayahan, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah sangat vital. Tanpa koordinasi yang baik, penertiban semacam ini tentu tidak akan berjalan mulus.

Kami bersyukur bisa bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerugian lebih besar,” tambahnya.

Menjaga Kelestarian Alam untuk Generasi Mendatang

Penertiban yang dilakukan oleh Satgas Halilintar PKH ini bukan hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya lebih besar untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan alam.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal dapat memiliki efek jangka panjang yang merugikan generasi mendatang.

Oleh karena itu, selain menindak pelaku, Satgas Halilintar PKH juga berupaya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang terganggu.

Melalui operasi ini, Satgas Halilintar PKH ingin memberikan pesan tegas bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tidak akan dibiarkan begitu saja.

Semua pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha, harus lebih peduli terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Mengatasi Tantangan Penambangan Ilegal

Meski penertiban di Kabupaten Bangka Tengah telah berhasil mengamankan lahan dan alat berat, tantangan besar masih menanti.

Setelah ini, langkah selanjutnya adalah memulihkan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan mencegah agar praktik ilegal serupa tidak terus berlanjut.

Kolaborasi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Langkah tegas yang diambil oleh Satgas Halilintar PKH ini membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kerusakan akibat penambangan ilegal dapat diminimalisir, dan kawasan hutan kita bisa diselamatkan untuk masa depan yang lebih baik. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |