Di Balik Piring Gratis ; Menguji Ulang MBG antara Harapan Negara & Suara Rakyat

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Setelah berjalan lebih dari 15 bulan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto bersama wakilnya menjadi salah satu kebijakan publik paling ambisius sekaligus paling banyak diperbincangkan di Indonesia.

Program ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap persoalan stunting, ketimpangan akses gizi, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Secara konseptual, MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Ia merupakan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga, khususnya kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini mungkin tidak terasa penting bagi kelompok masyarakat yang mapan secara ekonomi, tetapi sangat vital bagi mayoritas rakyat yang masih bergelut dengan keterbatasan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan publik, seideal apa pun perencanaannya, tidak selalu berjalan linier dengan ekspektasi.

Dinamika implementasi MBG membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana sebuah program nasional dijalankan, diterima, dan dievaluasi oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Policy Research Center (Porec) menjadi salah satu cermin penting dalam membaca persepsi publik.

Survei tersebut mengungkap fakta yang cukup mengejutkan: sekitar 80% responden menyatakan penolakan terhadap keberlanjutan program MBG.

Angka ini tidak hanya berasal dari kelompok ekonomi atas, tetapi juga dari mereka yang justru menjadi target utama program.

Temuan ini menantang asumsi dasar bahwa bantuan langsung berupa makanan bergizi otomatis akan diterima dengan baik oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahkan, mayoritas responden dengan pendapatan di bawah Rp2 juta—yang secara logika kebijakan merupakan kelompok paling membutuhkan—justru menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi.

Mengapa hal ini terjadi?

Salah satu jawabannya terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Beberapa responden mengeluhkan bahwa makanan yang diterima tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan.

Alih-alih mendapatkan menu seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, dan buah, mereka justru menerima makanan ringan atau camilan yang dinilai kurang bernutrisi.

Keluhan ini bukan sekadar soal selera, melainkan menyentuh inti dari tujuan program itu sendiri. Ketika kualitas distribusi tidak mencerminkan standar yang diharapkan, kepercayaan publik pun mulai tergerus.

Dalam konteks kebijakan sosial, kepercayaan adalah modal utama yang menentukan keberhasilan jangka panjang.

Lebih jauh lagi, survei Porec mengindikasikan adanya persoalan struktural yang lebih kompleks.

Sebanyak 87% responden menilai program MBG rentan terhadap praktik korupsi, sementara 88,5% percaya bahwa manfaat program lebih banyak dinikmati oleh elite dibandingkan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama.

Persepsi ini, terlepas dari benar atau tidaknya secara faktual, menunjukkan adanya krisis legitimasi.

Ketika masyarakat mulai meragukan integritas sebuah program, maka efektivitasnya akan tereduksi secara signifikan. Program yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru berpotensi dilihat sebagai simbol ketimpangan baru.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini memberikan pelajaran penting: keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan tingkat partisipasi masyarakat.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, program sebesar apa pun akan menghadapi resistensi.

Namun demikian, penting untuk melihat fenomena ini secara konstruktif.

Penolakan bukan selalu berarti kegagalan total. Dalam banyak kasus, ia justru menjadi sinyal awal untuk melakukan perbaikan. Kritik dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk menyempurnakan desain dan implementasi program.

Rekomendasi yang diajukan oleh Porec, misalnya, menawarkan pendekatan alternatif yang menarik.

Mereka menyarankan agar pengelolaan dapur MBG dilakukan berbasis komunitas dan koperasi, bukan melalui jaringan yang berpotensi terafiliasi dengan kepentingan politik.

Model ini dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

Pendekatan berbasis komunitas memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia memungkinkan kontrol sosial yang lebih kuat karena masyarakat terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi.

Kedua, ia dapat menciptakan lapangan kerja lokal, sehingga program tidak hanya berdampak pada aspek gizi tetapi juga ekonomi. Ketiga, ia membuka ruang inovasi yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

Selain itu, digitalisasi juga dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan akuntabilitas.

Sistem pelacakan distribusi berbasis teknologi, misalnya, dapat memastikan bahwa makanan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. Transparansi anggaran yang dapat diakses publik juga akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, edukasi gizi tetap menjadi komponen yang tidak kalah penting. Memberikan makanan bergizi tanpa disertai pemahaman tentang pola makan sehat berisiko membuat program kehilangan dampak jangka panjangnya.

Oleh karena itu, MBG seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai program distribusi, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang berkelanjutan.

Konteks Indonesia yang sangat beragam juga menuntut adanya fleksibilitas dalam implementasi. Kebutuhan gizi di daerah perkotaan tentu berbeda dengan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Oleh karena itu, pendekatan satu model untuk semua (one-size-fits-all) perlu dihindari. Desentralisasi dalam pengelolaan program dapat menjadi solusi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal.

Lebih dari sekadar program bantuan, MBG sejatinya adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Dampaknya tidak akan langsung terlihat dalam hitungan bulan, tetapi akan terasa dalam dekade mendatang melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi muda.

Karena itu, menghentikan program secara total mungkin bukan solusi terbaik. Yang lebih dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh yang mencakup perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik.

Evaluasi independen, seperti yang direkomendasikan Porec, dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, tantangan seperti ini adalah hal yang tidak terhindarkan.

Setiap kebijakan besar pasti akan menghadapi ujian, baik dari sisi implementasi maupun penerimaan publik. Yang membedakan adalah bagaimana negara merespons kritik dan melakukan perbaikan.

MBG adalah cerminan dari niat baik negara untuk hadir dalam kehidupan rakyat. Namun, niat baik saja tidak cukup. Ia harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, dan komitmen untuk terus belajar dari pengalaman.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dari pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, hingga penerima manfaat, semua memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap piring yang disajikan benar-benar membawa manfaat.

Narasi besar tentang MBG bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa berusaha memastikan bahwa tidak ada anak yang tumbuh dalam kekurangan gizi, tidak ada ibu yang mengandung tanpa asupan yang layak, dan tidak ada generasi yang kehilangan potensinya karena keterbatasan yang sebenarnya bisa diatasi.

Di tengah kritik dan tantangan, harapan itu tetap ada. Dan justru dari dinamika inilah, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun sistem yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |