Indonesia-Malaysia Saling Membutuhkan, Bukan Saling Bergantung

BabelEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Hubungan ekonomi Indonesia dan Malaysia menunjukkan pola saling membutuhkan yang kuat, terutama melalui perdagangan, energi, komoditas, investasi, serta mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karena itu, anggapan bahwa perekonomian Malaysia sepenuhnya bergantung pada Indonesia tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan ekonomi kedua negara.

Data perdagangan terbaru justru memperlihatkan hubungan yang semakin besar dan kompleks, sehingga penghentian perdagangan maupun penempatan PMI secara total berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi kedua pihak.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat nilai perdagangan Indonesia-Malaysia mencapai US$24,22 miliar pada 2025. Indonesia membukukan ekspor US$13,09 miliar ke Malaysia, sedangkan impor dari Malaysia mencapai US$11,12 miliar.

Malaysia menjadi tujuan ekspor terbesar keenam Indonesia sekaligus sumber impor terbesar kelima.

Hubungan tersebut bahkan berlanjut menguat pada 2026. Pada Januari-Juli 2026, perdagangan bilateral mencapai US$16,83 miliar, meningkat 21,01 persen dibandingkan periode sama 2025 yang sebesar US$13,91 miliar.

Ekspor Indonesia mencapai US$8,26 miliar, sementara impor dari Malaysia sebesar US$8,57 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Malaysia memang merupakan pasar penting bagi Indonesia, tetapi tidak berdiri sebagai satu-satunya penopang perekonomian negeri jiran tersebut.

Statistik Malaysia memperlihatkan ekonomi negara itu memiliki jaringan perdagangan global yang luas. Pada 2025, total perdagangan Malaysia mencapai sekitar RM3,061 triliun, dengan ekspor RM1,607 triliun dan impor RM1,455 triliun.

Surplus perdagangan tercatat RM151,8 miliar.

China, Singapura, Amerika Serikat, Taiwan, Uni Eropa dan negara-negara ASEAN lainnya menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Malaysia.

Pada 2024, perdagangan Malaysia dengan ASEAN saja mencapai RM765,09 miliar atau sekitar 26,6 persen dari total perdagangan negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu pasar utama di kawasan itu.

Dengan demikian, hubungan Indonesia-Malaysia lebih tepat dipahami sebagai interdependensi ekonomi. Kedua negara mempunyai kebutuhan dan keunggulan yang berbeda, tetapi saling terhubung melalui rantai pasok regional.

Dalam perdagangan, sejumlah komoditas Indonesia yang masuk ke Malaysia mencakup bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani maupun nabati, produk kimia, tembaga, serta besi dan baja.

Sebaliknya, Indonesia mengimpor antara lain mesin mekanik, plastik, mesin dan peralatan listrik, bahan kimia organik, serta produk kakao dan cokelat dari Malaysia.

Artinya, apabila perdagangan dihentikan secara total, dampaknya tidak hanya dirasakan Malaysia. Produsen dan eksportir Indonesia juga akan kehilangan salah satu pasar pentingnya.

Pada sisi lain, industri Malaysia harus mencari sumber alternatif untuk sebagian bahan baku dan komoditas yang selama ini diperoleh dari Indonesia.

Dimensi ketenagakerjaan memperlihatkan keterkaitan yang tidak kalah kuat.

Malaysia mempunyai sekitar 2,5 juta pekerja asing aktif pada 2024. Bank Negara Malaysia mencatat pekerja asing tersebut mengirimkan sekitar RM32,6 miliar ke negara asalnya sepanjang tahun tersebut.

Indonesia merupakan salah satu sumber utama tenaga kerja migran bagi Malaysia.

Ketergantungan tersebut terlihat jelas di sektor perkebunan kelapa sawit.

Data yang dikutip Malaysian Palm Oil Board dari Kementerian Perladangan dan Komoditi Malaysia menyebut sekitar 391 ribu pekerja asing bekerja di sektor kelapa sawit pada 2021 dan sekitar 74 persen di antaranya berasal dari Indonesia.

Pengalaman 2022 menjadi contoh bagaimana persoalan ketenagakerjaan dapat segera berdampak pada hubungan bilateral.

Indonesia sempat membekukan sementara pengiriman pekerja migran baru ke Malaysia pada Juli 2022 setelah pemerintah Indonesia menyatakan adanya persoalan implementasi nota kesepahaman perlindungan pekerja.

Saat itu, permintaan pekerja baru yang telah diterima disebut mencapai sekitar 15.000 hingga 20.000 orang.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan bagian dari hubungan ekonomi bilateral.

Bagi Malaysia, tenaga kerja asing membantu mengisi kebutuhan sejumlah sektor yang sulit dipenuhi sepenuhnya dari tenaga kerja domestik.

Bagi Indonesia, penempatan PMI memberikan kesempatan kerja sekaligus menghasilkan remitansi bagi keluarga di tanah air.

Bank Indonesia mencatat remitansi PMI dari Malaysia mencapai sekitar US$4,77 miliar sepanjang 2025, meningkat dari sekitar US$4,69 miliar pada 2024.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Malaysia terhadap arus pendapatan pekerja migran Indonesia.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia menyebut PMI menghasilkan sekitar US$14,22 miliar devisa per tahun. Pemerintah Indonesia juga menempatkan remitansi sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi keluarga dan daerah asal pekerja migran.

Karena itu, penghentian total pengiriman PMI ke Malaysia juga tidak bebas risiko bagi Indonesia.

Calon pekerja akan kehilangan salah satu pasar kerja luar negeri, sementara keluarga penerima remitansi berpotensi kehilangan sumber pendapatan.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperluas pilihan negara penempatan, meningkatkan keterampilan PMI, memperkuat perlindungan hukum, dan membuka lebih banyak pekerjaan produktif di dalam negeri.

Dari perspektif Malaysia, penghentian pasokan tenaga kerja Indonesia dapat menimbulkan tekanan terutama pada sektor yang selama ini memiliki porsi besar pekerja asing.

Pengalaman industri sawit menunjukkan persoalan kekurangan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kegiatan panen dan produktivitas.

Namun, Malaysia juga memiliki strategi lain, termasuk peningkatan mekanisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

Karena itu, istilah “Malaysia bergantung sepenuhnya kepada Indonesia” perlu dihindari karena terlalu menyederhanakan struktur ekonomi kedua negara.

Malaysia memiliki basis industri, perdagangan dan investasi internasional yang luas. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki pasar domestik besar serta hubungan perdagangan dengan banyak negara.

Yang lebih tepat adalah menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki tingkat keterkaitan ekonomi yang signifikan.

Gangguan terhadap satu hubungan dapat menimbulkan biaya ekonomi bagi pihak lain, tetapi tidak otomatis membuat salah satu negara lumpuh secara keseluruhan.

Perkembangan terbaru justru memperlihatkan kedua pemerintah memilih memperkuat hubungan tersebut.

Pada September 2026, Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali komitmen meningkatkan perdagangan dan investasi melalui Joint Trade and Investment Committee (JTIC).

Kedua negara juga mendorong implementasi Border Trade Agreement 2023 serta kerja sama di bidang pertanian, ekonomi digital, halal dan standardisasi.

Langkah tersebut penting karena hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya berlangsung di pusat pemerintahan.

Aktivitas perdagangan lintas batas juga menyentuh masyarakat perbatasan, pelaku usaha kecil, pekerja migran, petani, nelayan, perusahaan manufaktur, sektor perkebunan hingga konsumen.

Tantangannya bukan bagaimana menghentikan hubungan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan hubungan tersebut berlangsung adil, aman, transparan dan memberikan nilai tambah bagi kedua masyarakat.

Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan PMI memperoleh perlindungan dan hak yang layak.

Malaysia berkepentingan menjaga keberlangsungan sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja serta memperoleh pasokan komoditas dan bahan baku yang kompetitif.

Kedua kepentingan tersebut dapat dipertemukan melalui diplomasi, perjanjian bilateral, pengawasan ketenagakerjaan dan diversifikasi rantai pasok.

Dalam konteks perdagangan, Indonesia juga perlu terus mendorong ekspor produk bernilai tambah, bukan hanya bahan mentah.

Malaysia pun memiliki kepentingan mempertahankan akses terhadap bahan baku dan pasar Indonesia sekaligus memperkuat industri bernilai tambah.

Dengan demikian, hubungan Indonesia-Malaysia sebaiknya tidak dibangun melalui narasi siapa yang lebih membutuhkan siapa.

Data menunjukkan keduanya mempunyai kepentingan ekonomi yang saling terhubung, tetapi masing-masing tetap memiliki sumber pertumbuhan dan mitra ekonomi lainnya.

Pelajaran pentingnya adalah interdependensi membutuhkan tata kelola.

Ketika hubungan berlangsung berdasarkan kesepakatan, perlindungan pekerja, kepastian perdagangan dan kepentingan bersama, konektivitas ekonomi dapat menjadi kekuatan.

Sebaliknya, apabila persoalan tenaga kerja atau perdagangan tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat menjalar kepada perusahaan, pekerja dan masyarakat di kedua negara.

Hubungan Indonesia dan Malaysia pada akhirnya bukan sekadar angka ekspor-impor.

Di dalamnya terdapat jutaan aktivitas ekonomi, keluarga PMI, pelaku usaha perbatasan, industri, petani, pekerja dan konsumen.

Karena itu, kebijakan apa pun yang menyangkut perdagangan atau tenaga kerja kedua negara perlu dihitung secara matang berdasarkan data dan dampak nyata, bukan semata-mata berdasarkan narasi ketergantungan.

Data terbaru hingga September 2026 memperlihatkan satu fakta penting: Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan ekonomi yang erat, tetapi tidak tepat menyebut perekonomian Malaysia sepenuhnya bergantung pada Indonesia.

Hubungan tersebut lebih akurat dipahami sebagai kemitraan ekonomi yang saling terhubung dan memiliki konsekuensi timbal balik ketika terjadi gangguan. | BabelEkspress.Com | */Redaksi | *** |